kasus ambalat

Kasus Ambalat : Indonesia Tegas, Malaysia Protes

Seperti dikutip dari AntaraNews, Pemerintah Indonesia dan DPR telah sepakat untuk bersikap tegas mengenai kasus Ambalat. Indonesia tidak akan tawar menawar lagi mengenai status Ambalat sebagai bagian dari wilayah Republik Indonesia dan itu merupakan harga mati.

Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR Bidang Pertahanan Yusron Ihza Mahendra, Pemerintah RI mendukung penuh langkah-langkah Komisi I DPR RI untuk melakukan kontak di Maysia dengan sejumlah pejabat negara tetangga itu. Hal ini telah disepakati oleh delegasi Komisi I DPR RI dengan Presiden SBY mewakili pihak Pemerintah pada Sabtu malam (6/6) kemarin.

Rapat yang dipimpin langsung Presiden Yudhoyono itu, demikian Yusron Ihza Mahendra, dihadiri antara lain oleh Menko Polhukam, Menhan, Panglima TNI, Kapolri, Menkumham, Wakil Menlu, dan Ka BIN.

Sementara dari kalangan Komisi I DPR RI terdiri dari Yusron Ihza Mahendra dari fraksi gabungan Bintang Pelopor Demokrasi, Happy Bone Zulkarnaen dari Golkar, Andreas Pareira dari PDIP, Joko Susilo dari PAN, Shidiq Wahab dari Partai Demokrat dan Ketua Komisi I Theo L Sambuaga dari Golkar.

Dalam rapat tersebut Presiden RI Susilo bambang Yodhoyono menekankan kembali sikap tegas pemerintah bahwa persoalan kedaulatan bukan merupakan hal yang dapat dikompromikan.

Ambalat sebagai milik Indonesia adalah harga mati dan apa yang berkembang selama ini soal klaim mengklaim kepemilikan Ambalat hanyalah klaim sepihak yang dilakukan Malaysia.
Yusron juga mengungkapkan bahwa meskipun Presiden Yodhoyono menekankan agar mengutamakan jalan diplomasi terhadap kasus Ambalat namun bukan berarti Indonesia juga tidak akan bersikap lebih tegas

Indonesia juga melalui Komisi I DPR RI, seperti diungkapkan salah satu delegasi Effendy Choirie, telah menyampaikan protes keras atas sikap Tentara Laut Diraja Malaysia (TLDM) yang bertindak provokatif di wilayah perairan Republik Indonesia, khususnya di Blok Ambalat.
“Pertama, kami menyampaikan protes kepada Pemerintah Malaysia melalui Menhan Malaysia, agar tidak melakukan provokasi di perbatasan perairan Blok Ambalat dengan mengoperasikan patroli-patroli militer yang melewati garis batas kedaulatan wilayah Indonesia,” ungkapnya.

Kedua, lanjutnya, Choirie meminta Menteri Pertahanan Malaysia, Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi untuk menjadikan jabatannya sebagai sarana mempercepat penyelesaian sengketa kedua negara khususnya soal Blok Ambalat.
“Sebagai orang penting nomor tiga di Malaysia, Menhan yang keturunan Jogya dan yang baru tiga bulan menjabat posisi tersebut, kami ajak untuk menjalin persahabatan yang lebih erat lagi. Semua masalah diselesaikan secepatnyalah,” kata Choirie yang mengaku telah lama bersahabat dengan Ahmad Zahid Hamidi .
Masih menurut Choirie, Ahmad Zahid Hamidi memberikan tanggapan positif dan menyatakan pihaknya memahami protes Pemerintah dan rakyat Indonesia.

“Tetapi, dia juga menyampaikan nota protes kepada Pemerintah RI karena menurut dia Tentara Nasional Indonesia (TNI) pernah melakukan pelanggaran perbatasan sebanyak 13 kali,” ungkap Choirie.

Meskipun menyampaikan protes balik kepada pemerintah Indonesia namunMenteri Pertahanan Malaysia, Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi menyatakan negaranya tidak akan berperang dengan Republik Indonesia.
Lebih lanjut Menhan Malaysia juga berjanji selama menduduki jabatannya akan berusaha mempercepat proses penyelesaian sengketa RI-Malaysia tersebut.